dkj

Anies Didesak Tingkatan Kesejahteraan Guru dan Fasilitas Madrasah Kesejahteraan Guru Madrasah JAKARTA – 12 April 2018. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk melakukan terobosan guna meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Abdul Azis berharap agar kesejahteraan guru sekolah agama ditingkatkan, termasuk fasilitas pendidikan. “Memang, pengelolaan madrasah negeri ada […]

10 November 2017 Anies-Sandi Bakal Bangun Hotel Syariah, PPP DKI Apresiasi JAKARTA – Keinginan Pemprov DKI Jakarta mengembangkan halal tourism atau pariwisata halal mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Salah satu bentuk dari pariwisata halal yakni dibuatnya hotel syariah. Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan, halal tourism merupakan potensi besar yang dimiliki

5 November 2017 Prioritaskan Giant Sea Wall ketimbang reklamasi PPP minta Anies prioritaskan Giant Sea Wall ketimbang reklamasi – Kutip merdeka.com  Merdeka.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Abdul Aziz meminta pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan pengkajian ulang terhadap proyek reklamasi teluk Jakarta. Menurutnya yang sekarang

Agustus 2013 Cikal Bakal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Prov DKI Jakarta 2 Januari 2015, PTSP Provinsi DKI Jakarta diresmikan. Awalnya bernama Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi cikal bakal terbentuknya PTSP Provinsi DKI Jakarta Kliping Lainnya >>>

Lelang Jabatan Camat & Lurah 31 Januari 2013 Abdul Aziz Jak TV Facebook Twitter Google-plus Instagram Kliping Lainnya >>> Lelang jabatan memang mempunyai landasan hukum berupa Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) No. 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah

Juli 2011 Dokumen Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah ditetapkan pengaturan tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

20 Juli 2010 H Abdul Aziz, SE ; Ditolak ! Rencana Pembelian Senpi untuk Satpol PP di APBD 2010 DKI Jakarta Kutip : TVRI – H Abdul Aziz Channel Jakarta – DPRD DKI menyatakan ketidaksetujuannya Satpol PP diberi senjata api untuk melaksanakan tugasnya menegakkan Peraturan Daerah. Politisi Kebon Sirih pun akan membuat Perda khusus untuk