dkj

BPPNU Jakarta Nilai Semua Paslon Tak Jelaskan Isu Transformasi Kota Global dengan Maksima

Selasa, 8 Oktober 2024 BPPNU Jakarta Nilai Semua Paslon Tak Jelaskan Isu Transformasi Kota Global dengan Maksimal Direktur Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) Jakarta H Abdul Azis Suaedy menilai pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak menjelaskan isu transformasi Jakarta sebagai kota global dengan maksimal. Hal itu sebagai tanggapan atas penampilan […]

BPPNU Jakarta Nilai Semua Paslon Tak Jelaskan Isu Transformasi Kota Global dengan Maksima Read More »

PWNU DKI Tanggapi Rencana Pemindahan Ibu Kota

PWNU DKI Tanggapi Rencana Pemindahan Ibu Kota 25 juli 2024 PENGURUS Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) membahas peran Jakarta menjadi pusat komersial dan finansial global yang bergeser dari pusat pemerintahan. Hal itu dilakukan menanggapi perubahan Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ & Aglomerasi. “Perubahan ini mengemban

PWNU DKI Tanggapi Rencana Pemindahan Ibu Kota Read More »

PWNU Jakarta Libatkan Anak Muda NU Rumuskan Strategi Usai UU DKJ Berlaku

21 Juli 2024 DKJ – Aglomerasi PWNU Jakarta Libatkan Anak Muda NU Rumuskan Strategi Usai UU DKJ Berlaku Jakarta, NU Online Jakarta Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta H Abdul Azis Suaedy berencana akan melibatkan generasi muda NU untuk merumuskan strategi usai Undang-Undang (UU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) berlaku. Hal tersebut akan dibahas

PWNU Jakarta Libatkan Anak Muda NU Rumuskan Strategi Usai UU DKJ Berlaku Read More »

Tak Akan Lagi Pimpin PPP Jakarta, Abdul Azis Siapkan Kader

Facebook-f Tiktok Rekam Jejak Tak Akan Lagi Pimpin PPP Jakarta, Abdul Azis Siapkan Kader TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – 26 Mei 2021 Kabar menarik datang dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Abdul Azis. Ia mengaku tak berambisi untuk mempertahankan jabatannya di partai berlambang Ka’bah itu. Bahkan, politisi asal Betawi ini menyatakan, tak

Tak Akan Lagi Pimpin PPP Jakarta, Abdul Azis Siapkan Kader Read More »

Jokowi Diminta Tegur Rini Soemarno karena Rombak Direksi BUMN

Rabu, 4 September 2019 Jokowi Diminta Tegur Rini Soemarno karena Rombak Direksi BUMN VIVAnews – Anggota Kimisi VI DPR RI dari Fraksi PPP, Abdul Aziz, menyayangkan keputusan Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang melakukan perombakan jajaran direksi di sejumlah BUMN. Keputusan Rini itu bertentangan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang menterinya mengambil kebijakan stratregis jelang

Jokowi Diminta Tegur Rini Soemarno karena Rombak Direksi BUMN Read More »

Pelabuhan di Batam Bisa Saingi Dominasi Singapura

Senin, 22 Juli 2019 – 19:02 WIB Pelabuhan di Batam Bisa Saingi Dominasi Singapura VIVA – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Abdul Aziz, menyebut banyak pelabuhan di Indonesia yang bisa dikembangkan lebih baik untuk menyaingi dominasi Singapura dalam dunia pelayaran internasinal. Di antaranya adalah pelabuhan-pelabuhan yang ada di Batam, Kepulauan Riau.

Pelabuhan di Batam Bisa Saingi Dominasi Singapura Read More »

DPR Minta BKPM Kalahkan Vietnam di Indeks Kemudahan Investasi

DPR Minta BKPM Kalahkan Vietnam di Indeks Kemudahan Investasi 21 Juni 2019 – VIVA – Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Abdul Aziz menyoroti peringkat kemudahan investasi Indonesia atau Ease of Doing Business/EoDB yang masih berada di nomor enam untuk kawasan ASEAN. Sedangkan di tingkat dunia, Indonesia berada di peringkat 73, masih di

DPR Minta BKPM Kalahkan Vietnam di Indeks Kemudahan Investasi Read More »

PPP Minta Perusahaan Pastikan Upah yang Layak bagi Pekerja

PPP Minta Perusahaan Pastikan Upah yang Layak bagi Pekerja Facebook-f Tiktok Kutip : Detik.com – 13 Febr 2019 Jakarta – Anggota MPR RI Fraksi PPP Abdul Aziz meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan pengawasan ketat terhadap sejumlah perusahaan yang disinyalir tidak memenuhi kewajiban kepada pekerja, baik kewajiban memberikan upah yang layak maupun beban kerja yang berlebih.

PPP Minta Perusahaan Pastikan Upah yang Layak bagi Pekerja Read More »

Darurat! Ketimpangan Layanan Publik dan Fasilitasi Pendidikan di DKI Jakarta

Ketimpangan Layanan Publik dan Fasilitasi Pendidikan di DKI Jakarta Darurat! 17 Nov 2018 Sebagaimana diketahui, selain urusan perizinan sehari — hari yang dikenal secara umum dilayani di Kantor Kelurahan atau di atasnya, warga Jakarta juga mengurus keperluan untuk pencatatan nikah ( melangsungkan pernikahan ) di Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan, selain tentunya layanan lainnya

Darurat! Ketimpangan Layanan Publik dan Fasilitasi Pendidikan di DKI Jakarta Read More »

Scroll to Top