Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) DKI Jakarta merekomendasikan beberapa poin kepada para pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur dalam pengembangan tata kota dan perubahan iklim di Jakarta. “Secara umum, kedua pokok bahasan tersebut, mengharuskan Jakarta merencanakannya dalam frame Kawasan Aglomerasi. Karena dalam UU DKJ kedua hal tersebut menjadi bagian yang akan disinkronisasi oleh Dewan Kawasan Aglomerasi,” ujar Direktur BPPNU Jakarta H Abdul Azis Suaedy dalam keterangannya, Sabtu (16/11/2024).

Azis menyebutkan hal penting yang perlu direalisasikan dalam tata kota dan perubahan iklim adalah pemenuhan kewajiban Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen dari wilayah Jakarta. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. “Agenda pentingnya itu RTH dimana saat ini Jakarta masih kurang dari 10 persen RTH-nya,” katanya.
Selain itu, ia juga mengusulkan kepada paslon terpilih, untuk program Jakarta yang ramah lingkungan dan pengendalian banjir. Pertama, Realisasi Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

“Karena penurunan permukaan tanah Jakarta mengharuskan pengendalian aliran air laut ke Jakarta dalam jangka panjang,” jelasnya. Kedua, dalam pengendalian banjir, ia juga mengusulkan Realisasi Pembangunan Waduk di wilayah hilir Jakarta (Bogor/Cianjur)yang dapat menahan dan mengendalikan arus air dari wilayah hulu. Sedangkan yang ketiga, untuk menciptakan Jakarta yang ramah lingkungan, Azis juga menyoroti tingginya volume sampah yang terdapat di TPA Bantargebang.

“Kapasitas TPA Bantar Gebang tinggal 10%, dan dengan volume sampah 8.500 ton per-hari saat ini, tahun 2025 diperkirakan akan overload,” jelasnya. Untuk itu, ia juga meminta kepada para paslon untuk menyinggung soal redistribusi pengelolaan sampah dengan cara membangun pengelolaan sampah secara tuntas di setiap Kelurahan di Jakarta. Sehingga sampah tidak lagi dikirim ke TPA Bantargebang. “Meninggalkan metode Landfill yang saat ini digunakan, karena keterbatasan lahan dan tidak efisien untuk pengelolaan sampah,” terangnya. Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta itu berharap kepada para paslon agar memberikan solusi konkret untuk mengatasi persoalan tata kota dan perubahan iklim. “Saya berharap para Cakada, dapat memberikan solusi konkret atas beberapa pemikiran tersebut, karena agenda-agenda ini mendesak untuk diselesaikan oleh Jakarta,” pungkasnya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengangkat tata kota dan perubahan iklim sebagai tema debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan berlangsung pada 17 November 2024 mendatang. Rencananya, debat ketiga ini bakal dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta Selatan.    “Untuk debat, temanya untuk debat ketiga itu tentang tata kota dan perubahan iklim. Itu tema besarnya, namun untuk subtemanya masih akan kami koordinasi lagi secara internal pembagian-pembagian subtemanya seperti apa,” kata Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari dikutip dari Antara, Sabtu (2/11/2024).  Untuk debat ketiga ini, Astri mempertimbangkan untuk menambah durasi debat. Sebelumnya, debat Pilkada Jakarta 2024 berlangsung selama 150 menit dengan 6 segmen.    “Karena ini kaitannya dengan ada segmen yang akan kami masukkan ke dalam segmen 2 dan segmen 3. Mungkin rencananya akan ada video testimoni sehingga itu akan tentunya membutuhkan durasi tambahan,” ujar Astri.  Debat tersebut akan diikuti oleh ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yaitu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun), dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).
(kutip : NU-Online)