Kumpulan Berita Media
Pilkada Jakarta 2024 Ketimpangan Sosial PR Terbesar Tema debat kedua ; Ekonomi & Kesejahteraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bakal menggelar debat Pilkada DKI Jakarta 2024 kedua pada Ahad, 27 Oktober 2024 malam ini. Debat kedua mengusung tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Direktur Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) Jakarta, H Abdul Azis Suaedy […]
Gandeng KPU-Bawaslu, PWNU Jakarta Resmikan Badan Pemantau Pilkada NU Peresmian BPP NU Jakarta REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta meresmikan Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) Jakarta sebagai badan khusus untuk mengawasi proses pilkada Jakarta 2024 Peresmian tersebut dilangsungkan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta di Aula
Gandeng KPU-Bawaslu, PWNU Jakarta Resmikan Badan Pemantau Pilkada NU Read More »
Selasa, 8 Oktober 2024 BPPNU Jakarta Nilai Semua Paslon Tak Jelaskan Isu Transformasi Kota Global dengan Maksimal Direktur Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) Jakarta H Abdul Azis Suaedy menilai pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak menjelaskan isu transformasi Jakarta sebagai kota global dengan maksimal. Hal itu sebagai tanggapan atas penampilan
Pilkada Jakarta 2024 Jelang Debat Perdana, PWNU Jakarta: Jangan Gunakan Diksi Asing yang Menjebak Debat Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) pada Pilkada Jakarta 2024 akan digelar sebanyak 3 kali. Debat perdana akan dilangsungkan pada Ahad, (6/10/2024) malam di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Tema yang diusung dalam debat Cagub-Cawagub yang pertama adalah Penguatan
Jelang Debat Perdana, PWNU Jakarta: Jangan Gunakan Diksi Asing yang Menjebak Read More »
PWNU DKI Tanggapi Rencana Pemindahan Ibu Kota 25 juli 2024 PENGURUS Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) membahas peran Jakarta menjadi pusat komersial dan finansial global yang bergeser dari pusat pemerintahan. Hal itu dilakukan menanggapi perubahan Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ & Aglomerasi. “Perubahan ini mengemban
21 Juli 2024 DKJ – Aglomerasi PWNU Jakarta Libatkan Anak Muda NU Rumuskan Strategi Usai UU DKJ Berlaku Jakarta, NU Online Jakarta Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta H Abdul Azis Suaedy berencana akan melibatkan generasi muda NU untuk merumuskan strategi usai Undang-Undang (UU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) berlaku. Hal tersebut akan dibahas
PWNU Jakarta Libatkan Anak Muda NU Rumuskan Strategi Usai UU DKJ Berlaku Read More »
22 Juni 2022 IPNU Jakarta Dorong Pelajar NU Terus Berinovasi dan Kembangkan Potensi Jakarta, NU Online Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Majelis Alumni (MA) IPNU DKI Jakarta menggelar Sarasehan bertajuk Dari Jakarta untuk Indonesia di Hotel Yuan Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022). Hadir dalam acara ini sejumlah pejabat
IPNU Jakarta Dorong Pelajar NU Terus Berinovasi dan Kembangkan Potensi Read More »
Facebook-f Tiktok Rekam Jejak Tak Akan Lagi Pimpin PPP Jakarta, Abdul Azis Siapkan Kader TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – 26 Mei 2021 Kabar menarik datang dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Abdul Azis. Ia mengaku tak berambisi untuk mempertahankan jabatannya di partai berlambang Ka’bah itu. Bahkan, politisi asal Betawi ini menyatakan, tak
Tak Akan Lagi Pimpin PPP Jakarta, Abdul Azis Siapkan Kader Read More »
Rabu, 4 September 2019 Jokowi Diminta Tegur Rini Soemarno karena Rombak Direksi BUMN VIVAnews – Anggota Kimisi VI DPR RI dari Fraksi PPP, Abdul Aziz, menyayangkan keputusan Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang melakukan perombakan jajaran direksi di sejumlah BUMN. Keputusan Rini itu bertentangan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang menterinya mengambil kebijakan stratregis jelang
Jokowi Diminta Tegur Rini Soemarno karena Rombak Direksi BUMN Read More »
Mati Listrik di Ibu Kota dan Sekitarnya – 7 Agustus 2019 Listrik Padam, DPR Nilai Alasan PLN Sulit Diterima Nalar TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPR menyoroti peristiwa matinya listrik secara serentak yang terjadi hampir di separuh Pulau Jawa, pada Minggu (4/8) kemarin. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP, Abdul Aziz menilai Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Listrik Padam, DPR Nilai Alasan PLN Sulit Diterima Nalar Read More »
